Mulai Tahun 2019 Ini Tidak Ada Lagi Bendahara Desa, Kaur Keuangan Harus Siap Tugas Ganda

Gambar Ilustrasi | oleh : YA

bumidipasenaabadi.desa.id  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Keuangan Kampung (Kampung : sebutan Desa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung) dikelola berdasarkan asa-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.  Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  Bendahara Desa yang di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Hingga akhir tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 merupakan payung hukum dan rujukan bagi setiap Desa di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.  Namun mulai tahun 2019 ini Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.  Dalam peraturan baru ini tampak ada beberapa perubahan diantaranya adalah dihapuskannya bendahara kampung sebagai staf kaur Keuangan.  Ini artinya Kaur keuangan mempunyai tugas tambahan yaitu melaksanakan tugas dan fungsi bendahara sebagimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1, 2 dan 3.

Aparatur kampung terutama kaur keuangan harus banyak belajar mengenai pengelolaan keuangan kampung sebagaimana yang dimandatkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018.  Peningkatan kapasitas aparatur kampung sesuai dengan tupoksi bisa dilakukan antara lain dengan mengikuti atau pengadaan bimtek-bimtek.

Dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tanggal 11 April 2018 yang lalu maka beberapa pasal dan ayat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.   (//YA)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan